Bidan Diberi Insentif Rp 600 Ribu Jika Tangani Pasien Miskin

ilustrasi 

 

salah satu upaya pelayanan kesehatan yang optimal adalah menekan angka kematian ibu melahirkan, pemerintah berinisiatif melalui program Jampersal (Jaminan Persalinan) untuk memberikan insentif kepada para bidan yang memberikan perawatan kepada pasien.

Sejak awal tahun 2012 lalu, pemerintah berinisiatif memberikan insentif kepada para bidan yang mau menangani pasien Jampersal diberi insentif sebanyak Rp 440.000 rupiah per pasien. Jumlah ini kemudian dinaikkan menjadi Rp 600.000 per pasien. Dengan penambahan ini, diharapkan agar para bidan semakin bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Bidan adalah profesi mulia dan dalam hymne Ikatan Bidan Indonesia menyebutkan tidak memikirkan tanda jasa. Tapi kementrian kesehatan tahu persis bagaimana cara untuk meningkatkan kualitasnya," kata Ali Ghufron Mukti, Wakil Menteri Kesehatan RI setelah membuka acara Workshop Nasional Pelayanan Kebidanan yang diselenggarakan Kementrian Kesehatan RI, Selasa (15/5/2012).

Wamenkes menjamin bahwa insentif tersebut tidak akan mengalami pemotongan. Meskipun mungkin ada beberapa peraturan daerah yang dapat sedikit mengurangi insentif, pemotongan tersebut akan dikembalikan lagi kepada para bidan.

"Kami mempertimbangkan jumlah anggaran yamg diterima untuk meningkatkan kualitas. Kami upayakan tahun depan anggaran untuk kesehatan dapat ditingkatkan sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga semakin baik," kata Wamenkes.

Pemberian insentif tersebut memang dinilai masih sedikit jika dibandingkan penerimaan yang diperoleh bidan yang membuka praktik sendiri. Maka, ada kemungkinan beberapa bidan lebih tertarik untuk membuka praktik sendiri di rumah.

"Bidan mandiri (praktik sendiri) rata-rata mendapat sekitar Rp 700.000 sampai Rp 1 juta untuk menangani satu pasien. Tapi Jampersal kan memang program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Kami juga mendorong seluruh anggota untuk mendukung program pemerintah," kata dr Harni Koesno, Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Persebaran bidan di Indonesia sendiri memang kurang merata. Di daerah seperti Jakarta, jumlah bidan yang ada melebihi jumlah masyarakat yang membutuhkan. Namun di daerah lain seperti Banten dan Jawa Barat masih kurang.

 

Sumber